Pemberkasan Pegawai Non ASN di Sumenep Dilakukan Masing-masing OPD

SUMENEP - Sebanyak lima ribu lebih pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tengah melakukan pemberkasan untuk dilakukan pemetaan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep memastikan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senin (12/09/2022), melakukan pemberkasan terhadap keberadaan tenaga honorer sesuai dengan surat edaran yang dikirim menindaklanjuti surat edaran sebelumnya.

Baca juga: Tingkatkan SDM Kabupaten Pasangkayu, Bupati H. Yaumil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi UNTAD Palu

”Pemberkasan bagi non ASN ini tidak melalui BKPSDM, tapi langsung oleh operator yang ada di masing-masing OPD, ” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep Abdul Madjid, kepada sejumlah wartawan, di Gedung DPRD setempat, Senin (12/09/2022).

Menurutnya, ada sekitar lima ribuan tenaga non ASN atau honorer, terdiri dari tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis atau administrasi, termasuk di dalamnya tenaga outsourcing dilakukan pendataan.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Meskipun diakui pendataan pegawai non ASN tersebut tidak serta-merta akan diangkat sebagai ASN ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ada kemungkinan untuk penerimaan PPPK dengan tetap melalui seleksi, itupun kuota dan formasinya terbatas menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.

Baca juga: Bupati Pasangkayu Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas

Sementara itu, sesuai Peraturan Pemerintah, mulai November 2023 mendatang, tenaga non ASN atau honorer di instansi pemerintah termasuk di lingkungan Pemkab akan dihapus, sehingga tidak ada pegawai kecuali PNS dan PPPK.

"Kami masih menunggu petunjuk berikutnya dari pusat terkait dengan honorer yang tidak diangkat menjadi PPPK, " tandasnya. (*)

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK