Melalui Vicon Panitia Cata PK TNI AD Panda Mamuju tandatangani pakta integritas.

Mamuju - Penandatanganan pakta integritas terhadap panitia penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Panda Mamuju berlangsung di Korem 142/Tatag dipimpin Panglima Kodam XIV/Hsn Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P melalui Vicon yang diikuti Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki, S.E., M.Si selaku Ketua Panda Mamuju Kab. Mamuju Prov.Sulbar. Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Puan Maharani Dukung Film Indonesia Berlaga di Ajang Kompetisi Piala Oscar

Penandatanganan pakta integritas tersebut dihadiri seluruh Panitia penyelenggara penerimaan Cata PK TNI AD TA 2024 Panda Mamuju.

Baca juga: Hadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024, Dandim 1418/Mamuju Ajak Seluruh Stakeholder Tetap Jaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Tujuan penandatanganan pakta integritas ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan pelanggaran serta memperlancar pelaksanaan tugas dalam penerimaan Calon TNI AD yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel. Hal ini dikatakan Panglima Kodam XIV/Hsn Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P dihadapan seluruh Panitia jajaran Kodam XIV/Hsn.

Lanjut Pangdam katakan, selain itu, penandatanganan ini juga dimaksudkan sebagai komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran untuk tidak melakukan segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Baca juga: Wujud Kepedulian Terhadap Lingkungan, Babinsa Kodim 1401/Majene Ikuti Gerakan BRI Menanam

” Kepada seluruh Panitia saya tekankan untuk menjadi anggota TNI AD tidak ada bayaran sedikitpun sehingga tidak dibenarkan melakukan wewenang yang dapat merusak citra TNI AD dan membuka pengaduan masyarakat apabila ada yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan Werving ” tandas Pangdam.

Sebelum mengakhiri kegiatan Danrem 142/Tatag menyampaikan, dengan berbagai dinamika dilapangan, tidak menutup kemungkinan terdapat personel yang terlibat dalam panitia penerimaan melakukan pelanggaran yang mencederai sistem dalam penerimaan Cata PK TNI AD maka konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Ucapnya.

Baca juga: Kumpulkan Pakar, Muhammadiyah Akan Beri Masukan ke BAPPENAS untuk RPJPN 2025-2045